Kecamatan Ajung Hadiri Sosialisasi Data Terpilah Gender dan Anak untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan
- 07 Juli 2026
- Dibaca 8 Kali
Bagikan Via:
Kecamatan Ajung Hadiri Sosialisasi Data Terpilah Gender dan Anak untuk Perkuat Perencanaan Pembangunan
Jember, Selasa, 7 Juli 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3AKB) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penguatan pemanfaatan data terpilah gender dan anak yang berlangsung di Hotel Royal Jember, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, Forum Anak, organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
Kecamatan Ajung pada kesempatan tersebut diwakili oleh Hadi Susanto, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (KASI PMKS) yang hadir mewakili Camat Ajung. Kehadiran perwakilan Kecamatan Ajung merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu gender, perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya penyusunan, pengelolaan, dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia anak sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi pembangunan. Data terpilah dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran, adil, dan inklusif.
Dalam sesi utama, materi disampaikan oleh Dr. Linda Dwi selaku narasumber. Beliau menjelaskan bahwa data terpilah bukan sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender dan ramah anak. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kesenjangan, menentukan prioritas pembangunan, serta merancang program yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Dr. Linda Dwi juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan dan desa perlu membangun sinergi dalam pengumpulan, validasi, serta pemutakhiran data secara berkala. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dihasilkan akan memiliki dasar yang kuat dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek pembangunan.
Selama kegiatan berlangsung, peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, sekaligus berbagi pengalaman mengenai implementasi pengelolaan data di masing-masing instansi. Forum diskusi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga tercipta kesamaan persepsi mengenai pentingnya penyediaan data yang valid, akurat, dan berkelanjutan.
KASI PMKS Kecamatan Ajung menyampaikan bahwa materi yang diperoleh dalam kegiatan ini akan menjadi bekal untuk meningkatkan koordinasi bersama pemerintah desa dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Ajung. Melalui penguatan pengelolaan data terpilah, diharapkan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, pemenuhan hak anak, hingga pelayanan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
"Data terpilah gender dan anak merupakan instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui data yang valid, pemerintah dapat menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan di Kecamatan Ajung melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif, adil, dan berpihak kepada kepentingan perempuan serta anak," ujarnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam memahami pentingnya data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, OPD, kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat, pembangunan yang responsif gender serta berorientasi pada pemenuhan hak anak di Kabupaten Jember dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.(AR)