Kementan Gelar Rakornas Mitigasi Kekeringan 2026, Dinas TPHP Jember Siapkan Usulan Berbasis Data

JEMBER, 20 APRIL 2026 - Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan lahan pertanian sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan ekstrem pada tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, termasuk tim dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember.

Dalam kegiatan tersebut, DTPHP Kabupaten Jember diwakili oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Drs. Moh. Djamil, M.Si., bersama Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Moch. Kosim, S.TP., M.P.

Rakor ini merupakan tindak lanjut atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan ekstrem, sekaligus bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Melalui forum ini, pemerintah daerah didorong untuk menyusun dan menyampaikan usulan kegiatan yang telah diverifikasi berbasis data lapangan. Hal ini mencakup identifikasi luas lahan terdampak kekeringan, potensi sumber air, serta kondisi indeks pertanaman di masing-masing wilayah.

DTPHP Kabupaten Jember turut menyiapkan usulan kegiatan yang difokuskan pada penguatan infrastruktur pertanian, di antaranya pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi tersier, pembangunan embung, dam parit, serta pengembangan sistem irigasi perpompaan dan perpipaan.

Selain itu, program cetak sawah juga menjadi bagian dari strategi yang diusulkan guna meningkatkan kapasitas produksi pertanian di Kabupaten Jember.

Kepala DTPHP Kabupaten Jember, Drs. Moh. Djamil, M.Si., menegaskan bahwa kesiapan data menjadi kunci dalam merespons potensi kekeringan.

“Seluruh usulan yang kami siapkan berbasis kondisi riil di lapangan. Harapannya, intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan,” ujarnya, Senin 20 April 2026.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa seluruh usulan kegiatan harus berbasis data riil dan telah melalui proses verifikasi, guna memastikan intervensi yang dilakukan efektif dalam mengurangi dampak kekeringan.

Keikutsertaan DTPHP Kabupaten Jember dalam Rakornas ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung langkah mitigasi kekeringan secara terintegrasi, sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pengendalian dampak kekeringan dapat berjalan optimal dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. (fan)