Optimalkan Mutu Produk Hukum Daerah, Bapperida Jember Gelar Rakor Penentuan Usulan Indeks Kualitas Kebijakan

JEMBER, 27 AGUSTUS 2026 – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada Rabu, 26 Agustus 2026. Langkah strategis ini dilakukan untuk meningkatkan mutu, efektivitas, dan akuntabilitas formulasi kebijakan publik yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Jember.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Jember tersebut menghadirkan lintas sektor perencana dan perumus kebijakan daerah. Unsur pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jember yang hadir meliputi Bagian Organisasi, Bagian Hukum, serta para Analis Kebijakan dari Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Dari internal Bapperida Kabupaten Jember, rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh kepala bidang, yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Fokus utama pembahasan ditujukan untuk menginventarisasi, mengevaluasi, dan menyepakati produk hukum daerah unggulan, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Produk hukum terpilih nantinya diajukan secara resmi dalam penilaian IKK oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Jember, Ainur Rofiq Kurniawan, S.T., M.T., menegaskan bahwa seleksi usulan kebijakan ini sangat vital demi mencerminkan tata kelola pembangunan daerah yang presisi.

"Rapat koordinasi hari ini bertujuan menyeleksi dan menentukan sampel kebijakan daerah terbaik yang akan diusulkan dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Khusus sektor infrastruktur dan kewilayahan, kami ingin memastikan setiap produk kebijakan yang diterbitkan benar-benar berbasis bukti (evidence-based), memiliki dampak terukur, serta menjawab kebutuhan penataan ruang dan pembangunan fisik masyarakat Jember," ujar Ainur.

Kolaborasi terpadu antara Bapperida dan jajaran Setda Kabupaten Jember ini diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian predikat IKK yang optimal, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem kebijakan publik yang transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah. (tqr)