Pastikan Stok Pangan Aman, Pansus LKPJ I DPRD Jember Beri Catatan Terkait Tren Inflasi

JEMBER, 03 APRIL 2026 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyelenggarakan Rapat Panitia Khusus (Pansus) I terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan rapat tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Jember pada Kamis, 02 April 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPJ I, Mochamad Holil Asy'ari.

Salah satu poin yang menjadi pembahasan dalam agenda tersebut adalah mengenai pemaparan data ketersediaan serta kesiapan cadangan pangan yang ada di wilayah Kabupaten Jember untuk masa mendatang.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Bulog Jember, Wakil Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, memaparkan bahwa terdapat tren positif pada sektor penyerapan gabah.

Di tahun 2025, serapan gabah dari petani lokal tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Pihak legislatif mengharapkan agar performa penyerapan tersebut tetap stabil dan terus meningkat pada tahun berjalan agar ketahanan stok pangan daerah tetap terjaga secara mandiri.

"Untuk tahun 2026 diharapkan juga akan mengalami peningkatan. Sehingga Cadangan Pangan di Kabupaten Jember, masuk kategori aman," ujar Wahyu usai rapat.

Dalam rapat tersebut, terungkap pula data mengenai sinergi antara Bulog dengan Pemerintah Kabupaten Jember terkait program gerakan pangan.

Program ini diarahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok di tingkat rumah tangga.

Data menunjukkan pada tahun 2025, tercatat sebanyak 225 ribu penerima manfaat telah terakomodasi.

Sedangkan untuk rencana kerja tahun 2026, jumlah sasaran penerima manfaat tersebut ditingkatkan secara luas menjadi sekitar 390 ribu penerima.

"Ini tentu sebuah langkah yang bagus untuk menjaga ketahanan pangan, juga untuk menjaga inflasi," jelas Wahyu menambahkan.

Fokus pada Pengendalian Inflasi Daerah

Selain membahas kecukupan stok, Pansus I juga memberikan catatan mengenasi pengendalian inflasi daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima, angka inflasi di Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2025 berada pada angka kenaikan sekitar 2,7 persen.

DPRD menekankan bahwa angka tersebut perlu segera disikapi dengan kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah.

Langkah antisipatif sangat diperlukan agar kenaikan harga-harga komoditas di pasar tidak terjadi secara terus-menerus yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

"Maka, pemerintah kabupaten perlu memikirkan langkah agar inflasi tidak terus menerus mengalami kenaikan," tegas Wahyu.

Rapat Pansus I ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi DPRD atas kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Hasil dari rapat ini akan menjadi salah satu bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Jember guna perbaikan program kerja di masa yang akan datang. (gil)