Tingkatkan Kepercayaan Publik, BKPSDM Jember Dorong Optimalisasi Publikasi Media Sosial ASN

JEMBER, 06 APRIL 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi optimalisasi publikasi media sosial Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin 06 April 2026, di Pendopo Wahyawibawagraha.

Kegiatan ini diikuti perwakilan pegawai pengelola kepegawaian ASN di lingkungan Pemkab Jember. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk memperkuat peran ASN dalam menyampaikan informasi publik secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Jember, Deni Irawan, S.Sos., menegaskan bahwa publikasi tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat.

“Publikasi yang transparan adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat berhak mengetahui apa yang kita kerjakan, dan media sosial menjadi jembatan tercepat untuk menyampaikan hal tersebut,” ujar Deni.

Ia menambahkan, kualitas konten informasi menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurutnya, program yang bermanfaat berpotensi tidak optimal jika masyarakat tidak memahami cara mengaksesnya akibat minimnya informasi.

Dalam sosialisasi itu, sejumlah poin ditekankan, antara lain memastikan pesan pemerintah tersampaikan tepat sasaran, memperkuat komunikasi resmi guna mencegah distorsi informasi, serta mengoptimalkan publikasi yang aktif dan valid untuk menangkal hoaks di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BKPSDM Jember berharap para pengelola kepegawaian di setiap instansi dapat menjadi penggerak komunikasi publik yang positif. Optimalisasi media sosial ASN diharapkan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital, di mana kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam mengakses layanan dan kebijakan pemerintah. (dik)