Kawal Program Presiden di Jember, Ahmad Halim Ancam Tutup Dapur MBG yang Tak Layak

JEMBER, 17 MARET 2026. Ketua DPRD Kabupaten Jember, H. Ahmad Halim, menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas pemerintah pusat agar tepat sasaran di tingkat daerah. Dalam agenda reses yang digelar di Kaliwates baru-baru ini, Senin, 9 Maret 2026, politisi Gerindra tersebut memberikan peringatan keras terkait kualitas pelaksanaan program di lapangan, terutama mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Halim menekankan bahwa seluruh elemen, khususnya kader partai, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat menerima haknya dengan kualitas terbaik. Ia menyoroti adanya laporan mengenai standar menu yang tidak sesuai aturan.

“Kita juga menyoroti dan mengawasi Program MBG yang saat ini masih banyak dapur MBG yang memberikan menu tidak layak, kita sebagai kader dan bagian dari Pemerintah akan memberikan rekomendasi ataupun sanksi nantinya. Karena program ini harus jelas dan benar-benar sampai kepada masyarakat penerima program,” tegas Ahmad Halim.

Lebih lanjut, ia tidak segan mengambil langkah ekstrem jika ditemukan pelanggaran prosedur yang berulang oleh pengelola dapur program tersebut.

“Untuk dapur MBG yang tidak memenuhi dan mematuhi anjuran pemerintah saya tegaskan untuk di berikan Sanksi, ya kalau membandel kita pertegas untuk di Tutup dapur MBG tersebut,” ujarnya dengan nada lugas.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, Ahmad Halim juga menaruh perhatian pada akses kesehatan masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, masih ada hambatan psikologis di tengah masyarakat yang merasa takut berobat karena kendala biaya.

“UHC sendiri kita sampaikan karena selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham, ketika mereka sakit masih ada rasa ketakutan untuk berobat karena tidak mempunyai biaya, jadi kita sosialisasikan program UHC itu benar-benar Gratis dan itu program pemerintah Kabupaten,” tambahnya.

Dalam pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus PAC tersebut, Halim mengingatkan bahwa peran pengawasan adalah kunci keberhasilan program unggulan seperti Sekolah Rakyat dan MBG. “Sebagai Kader partai wajib mendukung program pemerintah dan juga harus mempunyai peran aktif dalam pengawasan program,” pungkasnya. (Gil)