Nelayan Puger Kerap Terkendala Komunikasi Saat Darurat, BPBD Jember Dorong Sistem Informasi Terintegrasi

JEMBER, 12 AGUSTUS 2026 – Keselamatan nelayan di wilayah pesisir Pantai Puger, Kabupaten Jember, menjadi perhatian dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Jember, Rabu 12 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Lantai 2 FKM Universitas Jember, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, tersebut membahas hasil penelitian bertajuk “Perancangan Model Sistem Informasi Terintegrasi (SINERGI) untuk Keselamatan Nelayan di Wilayah Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember.”

FGD diikuti sekitar 20 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPBD Jember, FKM Universitas Jember, UPT Pelabuhan dan Perikanan Jember, Pos SAR Jember, DKPPP Jember, Polairud Jember, Himpunan Pedagang Ikan Puger, hingga perwakilan kelompok nelayan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Zughrinada Wahyudi Hidayat, mengatakan penguatan sistem informasi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk meningkatkan keselamatan nelayan.

“Komunikasi antar nelayan selama ini sudah berjalan, tetapi masih ada kendala ketika informasi harus disampaikan dari laut ke darat. Karena itu, diperlukan integrasi informasi dan data antar-stakeholder agar penanganan kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat,” kata Zughrinada.

Dalam diskusi, perwakilan nelayan menyampaikan bahwa kecelakaan di laut antara lain dipicu gelombang dan kebocoran kapal. Komunikasi selama ini mengandalkan radio komunikasi (HT) dan telepon seluler. Namun, saat terjadi keadaan darurat, nelayan masih banyak bergantung pada keluarga maupun Polairud.

Kantor SAR Banyuwangi juga menyoroti keterbatasan komunikasi dari laut ke darat. Salah satu kebutuhan yang dibahas adalah penggunaan perangkat keselamatan seperti Personal Locator Beacon (PLB), yang dapat membantu menentukan lokasi ketika nelayan mengalami kondisi darurat. Faktor kesalahan manusia (human error) juga dinilai perlu mendapat perhatian.

Selain komunikasi, peserta FGD menekankan pentingnya pemeriksaan kapal dan perlengkapan keselamatan sebelum nelayan melaut. Informasi cuaca juga perlu disampaikan secara mudah dipahami oleh nelayan.

“Informasi dari BMKG perlu disosialisasikan menggunakan bahasa yang sederhana. Selain itu, perlu ada SOP yang jelas sebelum keberangkatan nelayan, termasuk pemeriksaan peralatan dan kelayakan kapal,” ujar Zughrinada.

DKPPP Jember turut menyampaikan pentingnya digitalisasi data dan perizinan kapal serta program asuransi bagi nelayan. Sementara itu, UPT Pelabuhan dan Perikanan Puger mendorong pemeriksaan perlengkapan keselamatan dan simulasi kegawatdaruratan di laut.

Himpunan Pedagang Ikan Puger juga mengusulkan penyediaan ambulans laut, peningkatan sarana keselamatan di kawasan Pelawangan, serta normalisasi pelabuhan secara berkala.

FGD berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam kondisi aman dan lancar. Hasil diskusi diharapkan menjadi masukan dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk memperkuat kesiapsiagaan dan keselamatan nelayan di pesisir Puger. (tgh)